"Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu dan butuh duit". Demikian satu hal yang selalu diperbincangkan mengiringi derap langkah serta gegap gempitanya kehidupan pada ranah politik.
Sangatlah mahal.
Kita mafhumi bersama, harga yang harus dibayar untuk sebuah kata 'demokrasi' sangatlah mahal. Harga disini menyangkut dalam segala wujud dan perspektifnya. Setidak-tidaknya nya ada dua kategori harga mahal yang menjadi buah konsekuensi dari sistem berdemokrasi yaitu, pertama menyangkut cost politic (harga atau biaya politik), dan kedua menyangkut cost social (harga atau biaya sosial).
Lidah para politisi menyebut 'tidak ada makan siang gratis, dalam politik', dan 'jer basuki mawa beya', itu kata orang jawa.
Dan tulisan ini berangkat dari sebuah keprihatinan saja akan tragedi kemerebakan kasus-kasus korupsi yang mengiringi setiap pemimpin negeri ini dari pusat sampai daerah, dari eksekutif sampai legeslatif serta lembaga-lembaga setingkat dengannya.
Milyaran rupiah.
Konon ceritanya, untuk melenggang ke bursa pemilihan (pileg, pilpres dan pilkada) para calon haruslah berkantong sangat dan sangat tebal. Kalau berkantong tipis jangan coba-coba maju atau melaju dalam sebuah momen pemilihan, apapun bentuknya.
Kata orang-orang 'jangan bunuh diri mengejar sesuatu yang tidak pasti'. Terlebih bila sudah bicara politik, semua mendengar belakangan mengemuka adanya 'mahar politik' sebagai persekot atau depe (uang muka/uang pangkal).
Mahar politik ditarik oleh parpol dari para calon untuk mendapatkan 'rekomendari politik' guna melaju dalam pemilihan 'pilkada serentak'.
Konon juga ceritanya, jumlah setoran 'mahar politik' diantara parpol berbeda-beda untuk masing-masing tingkatan kepengurusan parpol, baik dari tingkat kabupaten/kota (DPC), lalu tingkat provinsi (DPD/DPW) dan terakhir untuk tingkat pusat (DPP).
Jadi bila dihitung-hitung, katakanlah seorang calon kepala daerah itu bisa menghabiskan 'milyaran rupiah' hanya untuk dapat melaju menjadi seorang kepala daerah (bupati atau wali kota beserta wakil-wakilnya).
Sungguh hal ini merupakan sebuah nilai dan harga yang sangat fantastis juga bombastis sebagai tebusan untuk menjadi seorang penguasa atau orang nomor satu di daerahnya masing-masing.
Berbagai pandangan.
Sebagai negara dengan jumlah penduduk mayoritas muslim dan negara yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, hal-hal diatas memanglah sangat mengerikan serta mencederai moral serta etika politik.
Mengerikan untuk masa-masa sekarang dan masa-masa yang akan datang dan juga mengerikan untuk anak cucu generasi bangsa ini.
Apalah jadinya, bila seharusnya negara itu berdasar ke-Tuhan-an Yang Maha Esa tetapi dalam realitasnya itu, ternyata telah berganti menjadi 'negara berdasar ke-Uang-an Yang Maha Berkuasa'.
Teringat sekaligus menyitir pandangan dari Prof. Dr. Imaduddin Abdurrahim, M.Sc., dalam karya yang menjadi best sellernya 'Kuliah Tauhid'. Jelas-jelas dikatakan oleh beliau bahwa, 'Tuhan tandingan yang paling populer di jaman modern adalah DUIT'.
Duit sudah menjadi 'Ilah' yang paling berkuasa di dunia. Sebagai contoh, orang Amerika mengistilahkannya sebagai 'the almighty dollar' artinya 'dollar yang maha kuasa'.
Pun, lantas duit juga disebut sebagai 'liquid commodity' artinya 'harta cair'. Bila hal ini terjadi dan telah merasuk sangat dalam pada ranah kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat, lantas menjadi benarlah kata Lord Acton (1834-1902) bahwa 'kekuasaan itu akan cenderung menjadi korup'.
Sebab upaya pertama dan utama meraih kekuasaan itu didorong oleh gerakan dan goyangan maut dari 'duit' serta bermotif 'duit'.
Jurus pamungkas 'dewa mabuk' dikeluarkan untuk mengeruk duit rakyat sebanyak-banyaknya, tanpa menghiraukan bahwa pangkat, jabatan dan derajat itu adalah sebuah 'amanah' saja.
Menyia-nyiakan amanah adalah 'khianat' dan khianat itu adalah sebuah 'dosa besar'. Islam sebagai agama keselamatan sekaligus sebagai 'way of life' (pandangan hidup), melalui lisan Nabinya sudah sangat jelas dan tegas dinyatakan 'arro'syi wal murtasyi finnar' artinya 'penyuap dan yang disuap itu berada di neraka'.
Jabatan dan pangkat itu amanah, untuk mendapatkan berkah-nya amanah dari pangkat dan jabatan tersebut maka harus bersih cara-caranya dalam meraih, menggapai amanah tersebut.
Dan kalau bersih cara mendapatkannya, dipastikan akan bisa bekerja maksimal untuk rakyat, daerah dan negaranya.
Kalau bersih maka akan berani membuat gebrakan-gebrakan kebijakan strategis dan taktis untuk rakyat, daerah dan negaranya.
Menjadi pemimpin kalau landai-landai saja lebih baik pulang dan tidurlah dengan lelap sembari bermimpi terbang keangkasa dengan kursi kekuasaannya.
Mengapa ?sebab tidak ada progres dan tidak ada visioner-nya, dikungkung oleh ketidakmampuan dalam memimpin lalu ditelikung oleh pikiran-pikiran harus 'balik modal' dengan cara apa saja untuk mengeruk uang rakyat sebanyak-banyaknya.
Penutup.
Wa ngalaamat. Tuhan Yang Maha Esa, sekali-kali tidak akan membiarkan manusia berjalan tanpa arah atau meraba-raba dalam mengarungi luasnya samudera kehidupan.
Semua sudah ada tanda-tandanya. Dahulu Nabi SAW pernah berwasit terkait salah satu tanda-tanda akhir jaman.
Dikatakan oleh Nabi SAW bahwa nanti di akhir jaman antara 'duit' dan 'manusia' itu lebih mahal 'duit'.
Kehormatan dan kuasa 'duit' melebihi kehormatan dan harga diri 'manusia'.
Konon ceritanya, setelah 'uang atau duit' diciptakan, lalu Iblis meletakkan uang/duit tersebut di-jidat-nya sambil berkata, 'siapa yang mendewa-dewakan duit/uang, maka akan menjadi budakku'.
Istilah gaulnya itu, 'ada fuluus semua muluus, nda ada fuluus mamfuus'.
Kita saksikan bersama, dalam setiap pemilihan apapun dipastikan manusia akan memilih 'duit' tanpa menghiraukan apakah cerdas atau tidaknya, kemampuannya, keberaniannya, pengalaman dan ketegasannya.
Serta integritas, moralitas, kapabilitas, loyalitas dan visionernya. Kembali bahwa sistem yang sudah ada tidak memungkinkan dan tidak menghendaki para putra-putri terbaik bangsa dan orang-orang yang baik serta bersih dapat menjadi pemimpin.
Tidak akan ada satupun parpol yang berani mengambil 'orang yang mumpuni tapi tidak berduit' untuk ditawarkan kepada publik menjadi pemimpin di daerahnya.
Padahal diluar sana, bertebaran orang-orang baik, pinter, cerdas, pengalaman dan berani serta tegas dan mampu untuk memimpin.
Semua bergantung niat dan motivasi berjuang dalam membangun negeri ini.
Negeri ini butuh orang yang 'pinter dan benar' serta butuh orang 'benar dan pinter' untuk tampil memimpin, termasuk menjadi kepala daerah dalam pilkada serentak ini.
Semoga saja.
Penulis : Sugiyantoro,S.Ag.
(Mantan Aktifis Gerakan Mahasiswa.Pernah bekerja sebagai Tenaga Ahli/TA unsur pimpinan DPRD. Sekarang bekerja di Kantor Pusat Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran).
