PURWOKERTO - Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto menggelar sidang lanjutan perkara perdata sengketa kepemilikan dan transaksi jual beli tanah pertanian dengan register nomor 61/Pdt.G/2026/PN Pwt, Selasa (10/11/2026).
Agenda persidangan hari ini berfokus pada pemeriksaan saksi dari pihak Penggugat guna menguak fakta hukum di lapangan serta kesaksian otentik terkait transaksi yang dipersengketakan.
Persidangan dipimpin oleh Majelis Hakim yang terdiri atas Deddi Alparesi, S.H., dan Romi Hardhika, S.H. Pihak Penggugat, Ny. Turinah, hadir langsung didampingi tim kuasa hukumnya. Sementara pihak Tergugat diwakili oleh Dayat yang didampingi kuasa hukum Dwi Amilono.
Pemeriksaan Setempat: Dinamika Batas Lahan
Sebelum pemeriksaan saksi di ruang sidang, Majelis Hakim bersama para pihak telah melaksanakan pemeriksaan setempat (descente) pada Jumat (30/10/2026). Pemeriksaan dilakukan untuk mencocokkan letak, luas, serta batas-batas dari tiga bidang tanah sawah yang menjadi objek sengketa.
Dinamika sempat mewarnai peninjauan lapangan ketika pihak-pihak diminta menunjukkan batas fisik lahan secara akurat. Kepala Dusun (Kadus) setempat, Dedi, yang diminta membantu penunjukan lokasi oleh pihak Tergugat, mengaku ragu dan khawatir keliru mengingat luasnya area.
"Saya takut salah saja karena objek ini cukup luas," ujar Dedi di hadapan Majelis Hakim.
Menanggapi hal tersebut, Majelis Hakim menegaskan agar saksi lapangan tidak perlu memaksakan diri apabila tidak mengingat secara pasti batas administratif tanah tersebut.
"Kalau enggak tahu, enggak apa-apa. Jangan dipaksakan," tegas Hakim.
Kesaksian Suhar: Kronologi Transaksi 2021
Memasuki pokok perkara, saksi Suhar membeberkan kesaksian krusial mengenai awal mula perundingan peralihan hak atas tanah yang berlangsung pada tahun 2021 di kediaman Ibu Turinah. Suhar hadir bersama ahli waris Warsidi Wage atas undangan pihak pembeli.
Pertemuan tersebut membahas rencana transaksi jual beli lahan pertanian milik keluarga almarhum Warsidi Wage melalui perwakilan ahli waris, Dayat, yang memegang surat kuasa dari ahli waris lainnya. Suhar bersama Iqbal dan Turinah turut membubuhkan tanda tangan dalam surat pernyataan transaksi sebagai saksi formal.
"Saya hadir saat rembukan di rumah Bu Turina. Di situ ada Pak Suhar, Sulastri, dan Iqbal. Saya menandatangani surat tersebut dalam kapasitas sebagai saksi jual beli tanah pertanian tersebut," terang Suhar di persidangan.
Spesifikasi Objek dan Perbedaan Blok Administratif
Dalam persidangan terungkap fakta administratif dan dinamika penguasaan fisik:
1. Jenis dan Luas Lahan: Objek sengketa merupakan lahan pertanian (sawah) produktif dengan total perkiraan luas awal mencapai 9.800 meter persegi yang terbagi dalam 3 bidang.
2. Perbedaan Perincian Blok: Saksi mengenali letak lahan berada di Blok 15, sementara berkas gugatan mencantumkan Nomor Objek Pajak (NOP) pada Blok 33 dengan luas tercatat ±4.900 m².
3. Penguasaan Fisik: Sebelum kesepakatan 2021, tanah digarap oleh keluarga ahli waris. Pascapenandatanganan dokumen, penguasaan fisik serta hasil panen beralih penuh kepada Ibu Turinah dan Iqbal hingga timbul sengketa hukum.
Menanggapi perbedaan pencatatan blok tersebut, Suhar menyatakan, "Kalau soal ada perbedaan letak blok di dalam surat gugatan, itu urusan perangkat desa yang tahu. Sebagai saksi langsung, ada Pak Karsono selaku Kades saat itu, bersama Dedi dan Jaril pada saat pengukuran ketika dijual ke Bu Turinah dan Iqbal ya bidang kemarin yang diperiksa Hakim."
Skema Harga dan Peran Perangkat Desa
Mengenai aspek finansial, Suhar menyebutkan patokan harga yang disepakati saat itu adalah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per sangga atau setara 70 meter persegi. Saksi mengaku tidak mengetahui akumulasi total pembayaran maupun rincian pelunasannya.
Pengukuran lokasi bidang sawah tercatat melibatkan Karsono (Mantan Kades Kelapagading Kulon yang telah diberhentikan) bersama perangkat desa Dedi dan Jaril. Namun, proses penandatanganan dokumen transaksi di kediaman Ibu Turinah kala itu tidak dihadiri langsung oleh Kepala Desa.
"Taunya dijual lagi sama Dayat ya kemarin," tutup Suhar.
Agenda Sidang Lanjutan
Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan keterangan saksi dari pihak Penggugat telah selesai. Seluruh poin kesaksian mulai dari proses penandatanganan, legalitas dokumen, hingga fakta penguasaan fisik di lapangan telah tercatat resmi dalam Berita Acara Persidangan.
Sidang perkara perdata nomor 61/Pdt.G/2026/PN Pwt ini akan kembali dilanjutkan pada Selasa, 17 November 2026, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Tergugat.
