BANYUMAS - Tokoh masyarakat sekaligus perwakilan Paguyuban UMKM BST, Ardi Siswanto, menyampaikan imbauan kepada seluruh elemen masyarakat agar mengutamakan dialog dan diskusi dibanding melakukan aksi demonstrasi berulang-ulang. Ia menegaskan bahwa ruang musyawarah tidak hanya untuk menyelesaikan masalah Universal Health Coverage (UHC), tetapi juga berbagai persoalan lain yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Ardi Siswanto mengungkapkan kekhawatirannya mengingat peristiwa serupa pernah terjadi pada 28 Oktober lalu. Menurutnya, aksi demo yang terus-menerus dilakukan dapat membuat masyarakat umum semakin jenuh dan berisiko kehilangan simpati dari warga luas. Selain itu, warga yang diajak beraksi juga harus mengeluarkan biaya sendiri untuk transportasi dan konsumsi tanpa kepastian hasil yang akan dicapai.
“Jangan terus-menerus mengandalkan demo. Kasihan rakyat, mereka harus bayar bensin, makan siang sendiri, padahal belum tentu paham persoalan inti yang diperjuangkan,” ujar Ardi Siswanto saat dikonfirmasi.
Ia mengusulkan penyelesaian yang lebih elegan dan beradab, yaitu mempertemukan perwakilan masyarakat dengan Bupati Banyumas serta pimpinan DPRD Kabupaten Banyumas. Pertemuan tersebut sebaiknya juga melibatkan perangkat daerah terkait untuk membahas seluruh keluhan masyarakat, bukan hanya masalah UHC saja. Hasil kesepakatan dari dialog tersebut diharapkan dapat dituangkan secara tertulis sehingga jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita ingin Banyumas tetap adem, tentram dan damai. Carilah solusi lewat meja dialog, bukan lewat jalanan. Jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi, ini untuk kepentingan seluruh masyarakat Banyumas,” tegasnya.
Ardi Siswanto berharap semua pihak dapat bersikap dewasa dalam menyikapi setiap persoalan. Meski demikian, ia mengakui sebagian kelompok masyarakat masih bersikeras akan melakukan aksi jika belum ada tindak lanjut nyata dari pemerintah daerah.
