PURWOKERTO — Suasana diskusi nonformal berlangsung hangat dan kritis di Forum Banyumas Eling (FBE), Kompleks Menara Teratai, Purwokerto, Rabu malam (9/9/2026). Pertemuan yang dihadiri Ardi Siswanto (Ketua Bankstreet), Anteng Cahyono, serta Yudho Itheng (Ketua Forum Banyumas Eling) beserta sejumlah tokoh masyarakat ini memusatkan pembahasan pada isu kebijakan perparkiran yang sedang hangat diperbincangkan di Kabupaten Banyumas.
Dalam dialog yang berlangsung santai namun penuh makna, muncul penolakan dan permohonan peninjauan kembali rencana kebijakan parkir gratis di gerai Alfamart. Para tokoh menilai kebijakan serupa yang telah diterapkan di Indomaret berpotensi membebani masyarakat, merugikan nasib juru parkir lapangan, dan tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat banyak.
Ardi Siswanto, Ketua Bankstreet, menegaskan sikapnya, “Saya siap menanggung segala risiko jika kebijakan tetap dipaksakan tanpa mendengar aspirasi warga dan pelaku lapangan.” Ia mengaku sangat paham seluk-beluk dunia perparkiran serta kehidupan sehari-hari para juru parkir di lapangan.
Disampaikan pula usulan agar pemerintah tidak serta merta menerapkan sistem gratis. Langkah yang lebih utama adalah menertibkan juru parkir dan menerapkan sistem pembayaran berlangganan yang jelas, adil, serta manusiawi. “Kebijakan yang dikeluarkan harus berpihak kepada rakyat, bukan justru memberatkan hidup rakyat kecil,” ucapnya dengan nada tegas.
Menyikapi visi Bupati Banyumas yang menginginkan kemajuan daerah, Ardi menyampaikan pertanyaan kritis: “Apakah rencana ini membuat Banyumas lebih baik atau justru makin mempersulit hidup orang banyak? Ini bukan emosi, melainkan pemahaman karena kami tahu persis kehidupan juru parkir di lapangan, berapa penghasilannya sehari, apakah mereka bisa hidup layak dan sejahtera.”
Sementara itu, Ketua FBE Yudho Itheng menyampaikan pesan kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas agar turun langsung ke bawah, bertanya dan merasakan sendiri denyut kehidupan masyarakat sebelum memutuskan sebuah aturan. Jangan sampai aturan yang dibuat justru mematikan mata pencaharian warga, padahal sumber pendapatan dan pajak daerah pada hakikatnya bersumber dari keringat rakyat pula.
Terkait hal tersebut, Tokoh masyarakat Anteng Cahyono menilai diskusi ini sangat penting dan mencerminkan kegelisahan yang tumbuh di tengah masyarakat luas. Menurutnya, rencana penerapan kebijakan parkir gratis tidak boleh hanya dilihat dari sisi kemudahan bagi pengendara semata, namun juga harus mempertimbangkan dampak sosial yang timbul di lapangan.
“Kami sepakat bahwa kebijakan yang baik adalah yang membawa kesejahteraan bagi semua pihak, bukan justru mematikan mata pencaharian warga yang selama ini menggantungkan hidupnya dari sektor perparkiran,” ujar Anteng usai diskusi.
Ia menekankan bahwa para juru parkir adalah golongan masyarakat kecil yang hidup sederhana. Jika kebijakan ini diterapkan tanpa kajian mendalam dan solusi pengalihan yang jelas, dikhawatirkan akan menciptakan masalah sosial baru. “Jangan sampai kemudahan yang dirasakan sebagian masyarakat justru harus dibayar dengan hilangnya harapan hidup layak bagi saudara-saudara kita yang menjadi juru parkir,” tegasnya.
Anteng juga mendukung usulan agar Pemerintah Kabupaten Banyumas kembali mendengar suara dari akar rumput sebelum memutuskan kebijakan final. “Kami berharap ada ruang dialog yang setara antara pemerintah, pihak pengelola usaha, dan masyarakat terdampak. Solusi yang diambil harus jelas, manusiawi, dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat secara menyeluruh,” pungkasnya.
“Pembangunan di Banyumas itu menggunakan uang rakyat, maka kebijakan pun harus berpihak pada rakyat,” pungkas tokoh masyarakat dalam forum ini. Kegiatan seperti ini diharapkan menjadi wadah masukan berharga demi kemajuan daerah yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat.
